Minggu lalu, Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) yang dipimpin oleh Dr. Didi Tarsidi, MPd., dan Sekretaris yang dipegang oleh Bayu Iwan Yulianto, kedua-duanya penyandang cacat mata, menyelenggarakan kursus Pelatihan Komputer secara nasional di Jakarta. Organisasi para penyandang tunanetra yang didirikan pada awal tahun 1966 di kota Solo tersebut kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1971.

Jumlah penduduk yang besar sekali, yang dalam tahun-tahun mendatang bisa memperoleh keuntungan demografis karena beban tanggungan atas anak-anak dan orang tua menjadi sangat minimal, nampaknya akan menjadi sia-sia. Upaya pemberdayaan belum seluruhnya diarahkan pada penanganan pembangunan yang bertumpu pada penduduknya. Banyak kegiatan dituntut hasil produknya yang melimpah, kualitas yang tinggi, dan segera bisa dijual ke berbagai penjuru dunia dengan keuntungan yang besar.

Pada tanggal 17 Februari lalu Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Taman Siswa seluruh Indonesia mengadakan Rapat Kerja di Jakarta. Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mendengarkan pengarahan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD. yang memberi semangat agar Perguruan Taman Siswa itu meraih kemajuan, sehingga peninggalan Ki Hadjar Dewantoro tersebut kian meningkat mutunya dan dicintai rakyat banyak. Di samping itu didengarkan pula sambutan singkat Ketua Yayasan Damandiri Prof. Dr. Haryono Suyono yang mengajak Perguruan Taman Siswa mereformasi menjadi perguruan tinggi idola nasional.

Pada jaman order baru, Presiden RI, Almarhum HM Soeharto, oleh beberapa kalangan dituduh seakan memaksa para pengusaha untuk bersama pemerintah dan masyarakat peduli terhadap pembangunan sosial bangsa ini secara gotong royong. Anggapan bahwa upaya itu dilakukan secara terpaksa, atau dipaksa, atau diperintahkan, sering menyakitkan hati para pengusaha yang sebenarnya dengan tulus ingin membantu tetapi terbentur persyaratan administratip perusahaannya. Mereka memerlukan petunjuk jelas sebagai dasar hukum agar uang yang dikeluarkan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. Tanpa petunjuk atau aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, bantuan yang diberikan kepada usaha sosial bisa dipertanyakan atau dianggap sebagai penyelewengan korupsi.

Minggu lalu kami sempat, biarpun terlambat, menyaksikan kesibukan Ibu-ibu dari Rw 05, Perumahan Bekasi Baru, di kota Bekasi. Ibu-ibu yang tergabung dalam kesatuan gerak PKK di RW itu sejak satu tahun lalu membangun Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Bunga Bangsa, yang dipimpin oleh Ibu Ani Resmiyati, dan Ibu Zulfatul Nafillah selaku Sekretaris PAUD, serta anggota PKK lainnya. Para pengurus bersama-sama membimbing anak-anak dibawah usia lima tahun yang berasal dari RT dan RW sekitarnya. Mereka beruntung mendapat dukungan dari seorang penduduk dermawan di kampung itu, Bapak Ir. H. Kosasih, yang dengan baik hati merelakan separo rumahnya untuk kegiatan pendidikan PAUD.