Minggu lalu, Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) yang dipimpin oleh Dr. Didi Tarsidi, MPd., dan Sekretaris yang dipegang oleh Bayu Iwan Yulianto, kedua-duanya penyandang cacat mata, menyelenggarakan kursus Pelatihan Komputer secara nasional di Jakarta. Organisasi para penyandang tunanetra yang didirikan pada awal tahun 1966 di kota Solo tersebut kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1971.

Jumlah penduduk yang besar sekali, yang dalam tahun-tahun mendatang bisa memperoleh keuntungan demografis karena beban tanggungan atas anak-anak dan orang tua menjadi sangat minimal, nampaknya akan menjadi sia-sia. Upaya pemberdayaan belum seluruhnya diarahkan pada penanganan pembangunan yang bertumpu pada penduduknya. Banyak kegiatan dituntut hasil produknya yang melimpah, kualitas yang tinggi, dan segera bisa dijual ke berbagai penjuru dunia dengan keuntungan yang besar.

Pada tanggal 17 Februari lalu Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Taman Siswa seluruh Indonesia mengadakan Rapat Kerja di Jakarta. Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mendengarkan pengarahan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD. yang memberi semangat agar Perguruan Taman Siswa itu meraih kemajuan, sehingga peninggalan Ki Hadjar Dewantoro tersebut kian meningkat mutunya dan dicintai rakyat banyak. Di samping itu didengarkan pula sambutan singkat Ketua Yayasan Damandiri Prof. Dr. Haryono Suyono yang mengajak Perguruan Taman Siswa mereformasi menjadi perguruan tinggi idola nasional.

Pada jaman order baru, Presiden RI, Almarhum HM Soeharto, oleh beberapa kalangan dituduh seakan memaksa para pengusaha untuk bersama pemerintah dan masyarakat peduli terhadap pembangunan sosial bangsa ini secara gotong royong. Anggapan bahwa upaya itu dilakukan secara terpaksa, atau dipaksa, atau diperintahkan, sering menyakitkan hati para pengusaha yang sebenarnya dengan tulus ingin membantu tetapi terbentur persyaratan administratip perusahaannya. Mereka memerlukan petunjuk jelas sebagai dasar hukum agar uang yang dikeluarkan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. Tanpa petunjuk atau aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, bantuan yang diberikan kepada usaha sosial bisa dipertanyakan atau dianggap sebagai penyelewengan korupsi.

Minggu lalu kami sempat, biarpun terlambat, menyaksikan kesibukan Ibu-ibu dari Rw 05, Perumahan Bekasi Baru, di kota Bekasi. Ibu-ibu yang tergabung dalam kesatuan gerak PKK di RW itu sejak satu tahun lalu membangun Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Bunga Bangsa, yang dipimpin oleh Ibu Ani Resmiyati, dan Ibu Zulfatul Nafillah selaku Sekretaris PAUD, serta anggota PKK lainnya. Para pengurus bersama-sama membimbing anak-anak dibawah usia lima tahun yang berasal dari RT dan RW sekitarnya. Mereka beruntung mendapat dukungan dari seorang penduduk dermawan di kampung itu, Bapak Ir. H. Kosasih, yang dengan baik hati merelakan separo rumahnya untuk kegiatan pendidikan PAUD. 

Minggu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Gerakan Indonesia Menabung melalui “Tabunganku” bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau menekankan bahwa ajakan itu tidak hanya kepada mereka yang kaya, tetapi juga yang miskin ikut menabung biarpun tidak dalam jumlah besar. Ajakan menabung yang biasanya tidak populer itu pernah diperkenalkan oleh mantan Presiden HM Soeharto kepada rakyat Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1995. Gerakan itu sebenarnya akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1995, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tetapi karena tanggal 1 Oktober jatuh pada hari Minggu, maka upacara peluncuran Gerakan yang gegap gempita itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 1995.

Minggu lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang para Pakar Kependudukan untuk mengikuti Hearing tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penduduk Indonesia. Seperti diketahui NIK semula dicetuskan oleh Menteri Kependudukan RI atas dasar UU nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada masa pemerintahan Presiden RI Almarhum Bapak HM. Soeharto. Gagasan itu dianggap penting karena dengan adanya NIK setiap penduduk Indonesia diakui dan dilindungi secara hukum sebagai warga negara sejak dilahirkan di bumi Indonesia yang sangat indah dan subur ini. Gagasan itu disambut baik oleh banyak kalangan, bahkan telah dijanjikan oleh UNFPA PBB untuk dibantu dalam rangka pengembangan Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia.

Upaya pendidikan politik yang berlangsung di tanah air berjalan dengan cepat. Pelajaran demokratisasi berlangsung dengan irama yang gegap gempita dan menjalar pada bagian-bagian masyarakat, yang seumpama sedang sekolah, belum waktunya mengikuti pelajaran yang melalui sistem komukasi modern langsung memasuki kelas-kelas yang belum siap. Para siswa, tua muda, taman kanak-kanak sampai kelas SD seumpamanya, menerima bahan pelajaran yang sulit dicerna. Mereka terpana dan tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Pelajaran teori yang tidak relevan muncul seakan seperti pertunjukkan film asing tanpa teks untuk orang awam yang mengikuti gerak tanpa tahu apa maknanya.

Minggu lalu Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Barat mengadakan Musyawarah Daerah yang marak. Dalam kesempatan itu seluruh organisasi sosial kemasyarakatan dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) kabupaten/kota dari seluruh Jawa Barat diharapkan hadir dan memberikan dukungan yang gegap gempita terhadap usaha sosial di Jawa Barat. Musyawarah ini sangat penting berhubung disyahkannya UU nomor 11 tahun 2009, DNIKS sedang gencar-gencarnya menyegarkan budaya “cinta kasih terhadap sesama anak bangsa”.

Dalam sepuluh tahun terakhir ada kesan bahwa pembangunan keluarga yang dimasa lalu dipadukan bersama program KB terasa mandeg. Kegiatan Program KB lebih diutamakan pada dukungan kontrasepsi untuk keluarga miskin. Upaya membangun keluarga dengan memadukan kekuatan institusi atau keluarga yang lebih mampu kurang mendapat perhatian. Karena itu dengan prakarsa DPR RI akhirnya, empat bulan lalu, tepatnya tanggal 29 Oktober 2009, ditetapkan UU no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini merupakan penyempurnaan UU no 10 tahun 1992 tentang masalah yang sama.  Dikeluarkannya UU ini memperkuat usaha yang dilakukan oleh BKKBN dengan gigih untuk menyegarkan program kependudukan dan keluarga berencana. UU ini akan menjadi landasan yang kuat bagi BKKBN untuk lebih mantab mendorong semangat dan memberikan darah segar demi kepentingan masa depan bangsa.