Random Photo

ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Search Alphabetical Article Article

MENGATASI PENGANGGURAN DI INDONESIA Buat halaman ini dlm format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini ke teman via E-mail

Selama ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta jajaran kabinet dan pemerintah lainnya telah bekerja keras. Jajaran Menteri dan aparatnya itu telah mengentaskan rakyat banyak dari pengangguran, angka-angka resmi BPS membuktikan kerja keras tersebut. Tetapi, dalam suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri sekarang ini, disamping banyak yang siap-siap membeli baju baru, keperluan lebaran lain, dan siap-siap akan pulang mudik.

Bus, kereta api, bahkan pesawat terbang mulai dibayangkan bakal penuh dan akan sulit mendapat tiket hampir ke semua penjuru tanah air. Sekarang saja sudah mulai sulit, padahal lebaran masih relatif jauh. Banyak anak bangsa mengalami social mobility yang tinggi. Tetapi, seperti di banyak negara lainnya, masih banyak yang belum bisa memanfaatkan kesempatan terbuka yang oleh sebagian indikator makro ekonomi dinyatakan luar biasa. Itu semua karena kita tidak paham bahwa bangsa ini mengalami transisi demografi cepat yang menyebabkan jumlah penduduk diatas usia 15 tahun berlipat hampir tiga kali dibandingkan tahun 1970. Investasi bidang pendidikan yang telah memberi hasil, yaitu penduduk Indonesia yang makin terpelajar, tetapi belum berhasil kita sulap menjadi entrepreneur yang ulung. Anak-anak muda kita belum cukup terampil dan mampu mengambil prakarsa untuk bekerja secara mandiri.

Data BPS dengan jelas memberitakan bahwa biarpun tingkat kemiskinan menurun, tetapi ginie ratio, sebagai ukuran kesenjangan, meningkat, atau masih tinggi, artinya kesenjangan antara yang makmur dan miskin masih lebar. Kalau naik, artinya penduduk yang menderita bertambah menderita. Barangkali masuk akal karena ternyata penduduk miskin menurut data BPS yang jumlahnya 35 juta orang, berada dibawah batas kemiskinan yang sangat rendah, yaitu pendapatan per kapita sekitar Rp. 183.000,- setiap bulan. Artinya, satu keluarga dengan 3 anak mempunyai pendapatan sekitar Rp. 30.000,- sehari. Penghitungan Bank Dunia agak lain, dengan batas kemiskinan sekitar US$ 2.00, atau setara Rp. 19.000,- per kapita sehari, atau Rp. 95.000,- buat keluarga dengan tiga anak, penduduk Indonesia yang berada dibawah garis membengkak menjadi sekitar 100 juta jiwa, atau 43 persen dari seluruh penduduk. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan penduduk miskin itu bisa menikmati lebaran ini.

Kita juga gembira melihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun dari sekitar 10,5 juta menjadi sekitar 9,5 juta jiwa, atau dari 9,75 persen menjadi 8,5 persen. Tetapi kita harus waspada karena jumlah penduduk usia kerja, 15 tahun keatas, naik dari sekitar 162,4 juta menjadi 165,6 juta, atau kenaikan sekitar 3,2 juta setiap tahun. Syukur bahwa kenaikan penduduk dewasa itu sebagian masih sekolah dan sebagian lagi berusia lanjut atau mengurus rumah tangga. Karena itu, secara statistik, dari jumlah angkatan kerja sekitar 111,5 juta jiwa, atau 67,3 persen dari potensi penduduk diatas usia 15 tahun, sebanyak 91,5 persen bekerja dan hanya sekitar 8,5 persen menganggur.

Kalau kita melihatnya lebih mendalam, ternyata masih ada sekitar 30,6 juta orang yang oleh BPS dimasukkan dalam kategori setengah menganggur, Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding keadaan di tahun 2007 yang mencatat setengah menganggur dalam jumlah 30,2 juta orang. Dari jumlah itu “setengah pengangguran sukarela” mengalami kenaikan dari 15,3 juta orang menjadi 16 juta orang. Sedangkan “setengah pengangguran terpaksa” mengalami sedikit penurunan dari 14,9 juta orang menjadi 14,6 juta orang.

Semestinya tingkat pendidikan kaum perempuan yang meningkat bisa memberi kesempatan kerja di luar rumah yang lebih baik. Tetapi peningkatan penduduk usia kerja yang cukup besar setiap tahunnya, sebesar 3,2 juta orang, bukan menambah penduduk angkatan kerja, tetapi justru ada peningkatan jumlah penduduk yang “mengurus rumah tangga”. Karena “mengurus rumah tangga”, secara otomatis, menurut definisi BPS, atau definisi internasional PBB, penduduk itu tidak dimasukkan dalam kategori angkatan kerja, dan digabungkan menjadi kelompok “bukan angkatan kerja” yang jumlahnya 54 juta jiwa, atau 33 persen dari seluruh penduduk berusia diatas 15 tahun. Melihat Status Pekerjaan Utama dari penduduk yang bekerja, kita sangat prihatin. Status Pekerjaan Utama  yang tercatat mengalami kenaikan, dan dicatat BPS dalam penerbitan “Data Strategis BPS” yang dibagikan dalam Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Presiden, adalah pada “berusaha sendiri”, “berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga”, “bekerja bebas dalam bidang non pertanian”, dan “bekerja tidak dibayar”. Jenis-jenis status pekerjaan utama yang biasa memperoleh intervensi pemerintah atau pengusaha, seperti berusaha dengan buruh tetap, pekerja, buruh, karyawan, atau bekerja dalam bidang pertanian, seluruhnya mengalami penurunan.

Barangkali perlu dipikirkan bahwa anggaran pendidikan naik sampai 20 persen, sebagian diprogramkan untuk “pendidikan dan pelatihan ketrampilan” serta “biaya magang” berupa “pelatihan praktek” pada usaha mikro, kecil, menengah dan besar bagi seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun.  Sebagian dari pelatihan itu diberikan kepada anak-anak yang sedang sekolah sebagai bagian dari pengembangan “life skills” yang wajib diikuti anak-anak keluarga kurang mampu yang berusia diatas 15 tahun, tanpa menunggu Departemen Pendidikan Nasional selesai dengan pendirian sekolah SMK.

Sebagian lagi disisihkan untuk Departemen Nakertrans, Sosial dan BKKBN yang segera turun ke lapangan.  Dengan koordinasi Menakertrans, melalui penyegaran Balai Latihan Kerja (BLK), petugas instansi terkait mengundang penduduk yang “sukarela atau terpaksa setengah menganggur”, ibu-ibu yang setelah sekolah “terpaksa” hanya mengurus rumah tangga serta remaja putus sekolah, ikut pelatihan ketrampilan. Pelaksanaannya bisa dilakukan di BLK, atau para ahli dari BLK dan staf instansi terkait, terjun ke desa melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang dikembangkan Yayasan Damandiri bersama Pemda, melatih dan memberi kesempatan magang kepada penduduk usia kerja di pedesaan. Dengan bekerja, kesempatan merayakan Hari Raya Idul Fitri akan lebih semarak. (Prof. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS, www.haryono.com)


Views: 5968

Be first to comment this article
RSS comments

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.4

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >
© 2010 Personal Website of Haryono Suyono