Tahun lalu Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Yogi Sugito, yang disertai para dekan dan guru besar serta dosen dan mahawiswanya, mengadakan temu wicara interaktif melalui Program Semanggi di Surabaya. Program kerjasama antara Yayasan Damandiri dan TVRI Surabaya itu disiarkan secara langsung dan luas. Setelah program itu Universitas Brawijaya bersama Yayasan Damandiri mengembangkan koperasi sekaligus sebagai pusat pemberdayaan keluarga (Posdaya). Tahun ini pengembangan bergeser juga ke Jawa Tengah melalui Universitas Negeri Semarang (UNNES). Rektor UNNES, Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, secara dinamis mengembangkan universitasnya menjadi perguruan tinggi akrab lingkungan melalui dukungan yang kuat terhadap upaya pemberdayaan sumber daya keluarga menjadi kekuatan masyarakat mandiri melalui koperasi dalam lingkungan Posdaya.

Setelah Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto berhasil dengan gemilang menggelar KKN Tematik Posdaya di tujuh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, minggu lalu Rektor IPB di Bogor melepas 282 mahasiswa rombongan pertama untuk melaksanakan KKN di daerah Kabupaten Bogor, Kota di Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Rektor memberi petunjuk agar KKN yang akan berlangsung selama lebih dari satu bulan itu mengisi gagasan dan niat IPB untuk “go to field” mendampingi masyarakat membangun secara mandiri.

Sejak beberapa tahun ini pemerintah kota Surabaya telah bekerja sama dengan Asian Urban Information Center of Kobe (AUICK) di Jepang dalam berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, utamanya dalam pembangunan kegiatan yang akrab dengan pemberdayaan keluarga dan lingkungan. Banyak pejabat-pejabat tingkat teras dari Kota Surabaya dan dari kalangan perguruan tinggi telah berkunjung ke Kobe yang indah dan pernah mengalami musibah gempa yang dahsyat itu untuk saling bertukar pengalaman, melihat bagaimana pemerintah kota secara efisien membangun kembali kotanya yang hancur. Mereka juga menyaksikan betapa musibah membuat warganya makin sayang pada kotanya dan bekerja keras membangun ekonomi yang tumbuh dan mekar dengan sangat luar biasa.

Kemarin kita memperingati Hari Koperasi. Usaha Koperasi merupakan upaya bersama yang kekuatannya terletak pada tanggung jawab secara gotong royong anggotanya. Artinya, koperasi memerlukan pendekatan tanggung jawab yang ikhlas dari seluruh anggota dalam budaya gotong royong, budaya yang menurut Bung Karno merupakan jati diri bangsa, merupakan modal sosial bangsa yang tidak boleh luntur, apalagi digantikan oleh budaya asing yang mementingkan diri sendiri. Gotong royong menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan individu yang biasanya sangat dekat dan justru sukar digantikan oleh kepentingan bersama.

Hari ini adalah Hari Kependudukan Dunia, artinya peringatan bagi kita agar penduduk betul-betul diberdayakan menjadi kekuatan pembangunan yang maha dahsyat, bukan penghambat kemajuan. Besuk pagi adalah Hari Koperasi, yang perlu menjadi pedoman kerjasama gotong royong untuk kesejahteraan melalui usaha dengan tanggung jawab renteng yang ikhlas. Untuk itu ada baiknya kita simak kampanye Pilpres dan Pilwapres tentang Ekonomi Kerakyatan. Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo dalam catatannya berjudul Paradigma Ekonomi Kerakyatan (Juli, 2009) menyatakan bahwa Ekonomi Kerakyatan merupakan istilah yang relatif baru dan diperkenalkan oleh Prof. Sarbini Sumawinata, Gurubesar FE UI dalam tulisannya pada majalah “Prisma” sekitar tahun 1980-an. Dalam tulisan itu, Ekonomi Kerakyatan disebutkan bukan sebagai ideologi atau konsep, melainkan suatu gagasan mengenai cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat di pedesaan.

Dua hari lagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Apakah akan menjadi pemilihan satu putaran atau dua putaran tergantung pada keputusan yang diambil oleh penduduk Indonesia yang selama beberapa hari terakhir ini disuguhi pameran “impian” atau “cita-cita” yang dikemas indah dalam bentuk visi, misi atau rencana program dan kegiatan pembangunan yang umumnya ditawarkan sebagai program pro rakyat. Pengertian pro rakyat bisa dientepretasi berbeda-beda. Ada yang dengan lantang penuh percaya diri berusaha menawarkan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya secara “gratis”. Artinya, kalau rakyat tidak mampu, segalanya akan dicukupi atau dibayar oleh pemerintah, apakah dari pendapatan pajak, penghasilan BUMN, atau dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar oleh anak cucu bangsa ini.

Biarpun tidak terlalu menyolok Calon Presiden SBY, yang selama lima tahun ini menjabat sebagai Presiden RI, dan Calon Presiden JK, yang selama ini mendampingi SBY sebagai Wakil Presiden RI, nampaknya menyesal karena selama lima tahun terakhir ini “agak” mengabaikan penanganan masalah kependudukan di Indonesia. Dalam tayangan acara Debat Capres keduanya nampak “mengaku bersalah” mengabaikan penanganan kebutuhan penduduk, utamanya melalui program KB, yang semestinya menjadi awal dari proses pemberdayaan penduduk menuju keluarga bahagia dan sejahtera. SBY, kalau terpilih kembali, berjanji akan meningkatkan penanganan masalah kependudukan tersebut. JK, kalau terpilih menjadi Presiden, juga berjanji akan mengembangkan kelembagaan yang lebih berbobot di tingkat daerah agar penanganan masalah kependudukan dapat dilakukan dengan baik.

Hari ini seyogyanya seluruh keluarga Indonesia beramai-ramai mensyukuri keberhasilan keluarga masing-masing dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Hari Keluarga yang ke 16. Secara nasional peringatan resmi HKN itu diadakan di Istana Negara bersama Presiden RI dan tokoh-tokoh pejuang pemberdayaan keluarga yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Melalui Kepala BKKBN mereka melaporkan apa saja yang telah diperjuangkan dalam rangka pemberdayaan keluarga untuk melepaskan anggotanya dari kebodohan dan kemiskinan. Seperti nenek moyangnya kita berharap keluarga Indonesia tetap bersatu dan damai untuk bersama-sama mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara RI yang tercinta.

Seluruh keluarga Indonesia pada hari Senin 29 Juni 2009 diharapkan beramai-ramai merayakan Hari Keluarga Nasional atau Hari Keluarga yang ke 16. Hari Keluarga Nasional ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1993 berdasarkan UU nomor 10 tahun 1992 yang menyatakan bahwa keluarga adalah suatu lembaga masyarakat yang terdiri dari seorang bapak dan ibu dengan anak-anaknya, atau seorang bapak dengan anak-anaknya, atau seorang ibu dengan anak-anaknya, yang didasarkan atas hasil perkawinan yang sah. Pemilihan tanggal 29 Juni didasarkan peristiwa penting berkumpulnya kembali anggota keluarga yang selama berbulan-bulan sebagian besar mengungsi ke desa dan gunung-gunung berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka berkumpul kembali pada tanggal 29 Juni 1949 dengan seluruh anggota keluarganya setelah Ibukota RI pada waktu itu, Yogyakarta, direbut kembali dari cengkeraman penjajah Belanda melalui perjuangan yang heroik dan pengorbanan yang maha dahsyat.