Dua hari lagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Apakah akan menjadi pemilihan satu putaran atau dua putaran tergantung pada keputusan yang diambil oleh penduduk Indonesia yang selama beberapa hari terakhir ini disuguhi pameran “impian” atau “cita-cita” yang dikemas indah dalam bentuk visi, misi atau rencana program dan kegiatan pembangunan yang umumnya ditawarkan sebagai program pro rakyat. Pengertian pro rakyat bisa dientepretasi berbeda-beda. Ada yang dengan lantang penuh percaya diri berusaha menawarkan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya secara “gratis”. Artinya, kalau rakyat tidak mampu, segalanya akan dicukupi atau dibayar oleh pemerintah, apakah dari pendapatan pajak, penghasilan BUMN, atau dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar oleh anak cucu bangsa ini.

Nyaris tidak ada satupun dari calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang melihatnya dari sudut keluarga atau manusia Indonesia melalui proses pemberdayaan dengan ajakan kerja keras. Umumnya para calon melihat dari penyediaan sekolah, fasilitas kesehatan dan modal kerja diiringi perbaikan infrastruktur serta penyediaan dana yang disalurkan melalui bank dengan sistem pasar terbuka. Padahal di bagian “sana” ada faktor manusia, penduduk atau keluarga Indonesia, yang nilai Index Pembangunan Manusianya (IPM), atau Human Development Index (HDI)-nya rendah sehingga hampir tidak mampu menjangkau fasilitas yang disediakan tersebut.

Pada umumya indikator keberhasilan berbagai upaya itu diukur dengan milliar atau trilliun rupiah yang disediakan, tidak pada jumlah atau berapa banyak keluarga tidak mampu bisa menjangkau, atau meningkat kemampuannya mengakses sekolah atau fasilitas pelatihan keterampilan sehingga makin cerdas dan mampu mengambil prakarsa. Atau mampu mengakses fasilitas kesehatan agar bertambah sehat dan usianya panjang, atau makin banyak penduduk mampu mengakses modal agar sanggup menjadi pemilik usaha yang terhormat dan usahanya memberi nilai tambah tinggi yang mampu mengangkat derajat dan martabatnya sebagai manusia terhormat, dan tidak lagi membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga, mampu berpikir, bertindak dan berbelanja secara mandiri karena tidak harus mengikuti standard yang ditetapkan seperti beras murah, sekolah gratis atau kesehatan tidak bayar tetapi harus tunduk pada batasan standard pelayanan sederhana yang disediakan rumah sakit yang mempertontonkan ketidak- adilan pelayanan yang menyakitkan hati.

Tantangan pembangunan masa depan diharapkan menempatkan keluarga dan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak boleh hanya menjadi monopoli pembangunan politik yang memberikan hak kepada setiap penduduk untuk mempunyai suara sama, tetapi menyebar pada seluruh proses pemberdayaan yang demokratis dan meletakkan pilihan pada setiap penduduk. Pendekatan ini memerlukan cara pandang penawaran pembangunan yang berbeda. Sekali lagi ukurannya, seperti dipesankan oleh MDGs, atau gerakan hak-hak manusia, atau gerakan demokratisasi, adalah manusia. Karena itu, kalau dalam gerakan demokratisasi ukurannya adalah pemilu yang terbuka, demokratis, dan jurdil, maka dalam pembangunan sosial ekonomi yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, salah satu acuannya adalah pendekatan pemenuhan sasaran dan target-target MDGs. Atau peningkatan peran dan fungsi keluarga secara paripurna, merata dan berpihak pada keluarga kurang beruntung.

Apabila di masa lalu bangsa ini mampu menjadi contoh yang berhasil dalam penanganan masalah kependudukan melalui program KB, tidak mustahil kita akan mampu mendaratkan penanganan MDGs, yang disepakati oleh dua orang Presiden kita, pertama oleh Presiden Megawati di tahun 2000, kemudian oleh Presiden SBY di tahun 2005, dan oleh hampir 200 Kepala Negara dari seluruh dunia, melalui pemberdayaan keluarga pada tingkat pedesaan. Untuk itu kita perlu memperkuat komitmen dan dukungan operasional pada pemberdayaan keluarga melalui pengembangan kembali modal sosial berupa budaya hidup gotong royong, kebersamaan antara mereka yang sudah berhasil dan keluarga tertinggal, kepedulian antar sesama anak bangsa, dan keikhlasan yang di masa lalu menjadi ciri bangsa yang sangat beradab dan dinilai banyak kalangan sebagai bangsa yang berbudaya.

Untuk itulah kegiatan mahasiswa dan banyak pemerintah daerah yang telah membentuk dan mengembangkan Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya di pedesaan segera didukung pemerintah dengan mengembangkannya menjadi program link and match untuk perguruan tinggi, sekolah dan pusat-pusat pemberdayaan penduduk lainnya. Pusat-pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat diberikan anggaran yang memadai agar bisa dikembangkan menjadi pusat tumpuan pemberdayaan yang mampu mengangkat anak bangsa menuju ke posisi yang makin mandiri dan siap membangun keluarga dan seluruh anak bangsa ini secara gotong royong, tidak menggantungkan diri pada kekuatan birokrasi yang cenderung rumit dan tidak tuntas.

Pendekatan pembangunan ini, menurut para ahli, harus menempatkan birokrasi yang menurut anggapan banyak kalangan harus direformasi, menjadi kekuatan pendamping, kekuatan fasilitator yang bertindak sebagai guru yang bangga melihat murid atau siswanya maju melebihi dirinya. Birokrasi yang bangga melihat rakyatnya berubah menjadi pengusaha yang dengan kesadaran tinggi, karena mendapat pendampingan, dan fasilitasi yang positip, akan membayar pajak.

Proses pemberdayaan itu keberhasilannya diukur dari makin berkembangnya jumlah penduduk yang maju, terbebas dari kebodohan, terlepas dari lembah kemiskinan, dan kembali menjadi masyarakat gotong royong yang insannya sangat peduli terhadap sesama. Bukan pada berapa milyar atau trilliun rupiah yang dianggarkan. Setiap anggota keluarga bekerja keras membangun kemandirian dan kebanggaan sebagai warga terhormat yang hidup bahagia, sejahtera dan mandiri. Insya Allah.  (Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Menko Kesra RI, www.haryono.com).