Minggu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Gerakan Indonesia Menabung melalui “Tabunganku” bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau menekankan bahwa ajakan itu tidak hanya kepada mereka yang kaya, tetapi juga yang miskin ikut menabung biarpun tidak dalam jumlah besar. Ajakan menabung yang biasanya tidak populer itu pernah diperkenalkan oleh mantan Presiden HM Soeharto kepada rakyat Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1995. Gerakan itu sebenarnya akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1995, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tetapi karena tanggal 1 Oktober jatuh pada hari Minggu, maka upacara peluncuran Gerakan yang gegap gempita itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 1995.

Minggu lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang para Pakar Kependudukan untuk mengikuti Hearing tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penduduk Indonesia. Seperti diketahui NIK semula dicetuskan oleh Menteri Kependudukan RI atas dasar UU nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada masa pemerintahan Presiden RI Almarhum Bapak HM. Soeharto. Gagasan itu dianggap penting karena dengan adanya NIK setiap penduduk Indonesia diakui dan dilindungi secara hukum sebagai warga negara sejak dilahirkan di bumi Indonesia yang sangat indah dan subur ini. Gagasan itu disambut baik oleh banyak kalangan, bahkan telah dijanjikan oleh UNFPA PBB untuk dibantu dalam rangka pengembangan Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia.

Upaya pendidikan politik yang berlangsung di tanah air berjalan dengan cepat. Pelajaran demokratisasi berlangsung dengan irama yang gegap gempita dan menjalar pada bagian-bagian masyarakat, yang seumpama sedang sekolah, belum waktunya mengikuti pelajaran yang melalui sistem komukasi modern langsung memasuki kelas-kelas yang belum siap. Para siswa, tua muda, taman kanak-kanak sampai kelas SD seumpamanya, menerima bahan pelajaran yang sulit dicerna. Mereka terpana dan tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Pelajaran teori yang tidak relevan muncul seakan seperti pertunjukkan film asing tanpa teks untuk orang awam yang mengikuti gerak tanpa tahu apa maknanya.

Minggu lalu Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Barat mengadakan Musyawarah Daerah yang marak. Dalam kesempatan itu seluruh organisasi sosial kemasyarakatan dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) kabupaten/kota dari seluruh Jawa Barat diharapkan hadir dan memberikan dukungan yang gegap gempita terhadap usaha sosial di Jawa Barat. Musyawarah ini sangat penting berhubung disyahkannya UU nomor 11 tahun 2009, DNIKS sedang gencar-gencarnya menyegarkan budaya “cinta kasih terhadap sesama anak bangsa”.

Dalam sepuluh tahun terakhir ada kesan bahwa pembangunan keluarga yang dimasa lalu dipadukan bersama program KB terasa mandeg. Kegiatan Program KB lebih diutamakan pada dukungan kontrasepsi untuk keluarga miskin. Upaya membangun keluarga dengan memadukan kekuatan institusi atau keluarga yang lebih mampu kurang mendapat perhatian. Karena itu dengan prakarsa DPR RI akhirnya, empat bulan lalu, tepatnya tanggal 29 Oktober 2009, ditetapkan UU no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini merupakan penyempurnaan UU no 10 tahun 1992 tentang masalah yang sama.  Dikeluarkannya UU ini memperkuat usaha yang dilakukan oleh BKKBN dengan gigih untuk menyegarkan program kependudukan dan keluarga berencana. UU ini akan menjadi landasan yang kuat bagi BKKBN untuk lebih mantab mendorong semangat dan memberikan darah segar demi kepentingan masa depan bangsa.