|
"MASA DEPAN KEPENDUDUKAN : KEBUTUHAN STRATEGI PEMBANGUNAN BARU PEMBERDAYAAN KELUARGA"
Disampaikan Oleh : Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua, Yayasan Damandiri, Jakarta.
Dosen pada Universitas Airlangga, Surabaya. Sebagai Pidato Kunci pada Pertemuan International Tentang Kependudukan dan Pembangunan Asia Population and Development Association (APDA) di Jakarta, Indonesia, 2 Mei 2009.
MASA DEPAN KEPENDUDUKAN : KEBUTUHAN STRATEGI PEMBANGUNAN BARU PEMBERDAYAAN KELUARGA
Disampaikan Oleh :
Prof. Dr. Haryono Suyono
Ketua, Yayasan Damandiri, Jakarta
Dosen pada Universitas Airlangga, Surabaya,
sebagai Pidato Kunci pada Pertemuan International
Tentang Kependudukan dan Pembangunan
Asia Population and Development Association (APDA)
Di Jakarta, Indonesia, 2 Mei 2009
Yang Mulia Tuan Yasuo Fukuda,
Ketua, Asia Population and Development Association (APDA),
Para Anggota Parlemen yang terhormat,
Hadirin Yang Mulia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pidato kunci pada pertemuan yang sangat terhormat ini. Kami mengetahui bahwa Asia Population and Development Association (APDA), yang sebagian besar anggotanya terdiri dari para anggota parlemen atau mantan anggota parlemen yang sangat aktif mendukung gerakan pembangunan kependudukan, telah lahir mendampingi dan mengantar gerakan pembangunan kependudukan yang sangat dahsyat di abad ke 20. Partisipasi organisasi ini, yang mengiringi partisipasi luar biasa dari anggota parlemen di seluruh dunia, khususnya di Asia Pasific, telah membawa banyak Negara di wilayah ini menjadi pioneer sekaligus kampiun dalam pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan.
Partisipasi organisasi ini, utamanya semenjak tahun 1994, dimana para ahli dan pemimpin dunia berkumpul dan mengembangkan konsensus terhadap masalah-masalah yang semula berbeda, bahkan tidak jarang dipertentangkan, yaitu tentang penanganan masalah kependudukan dan pembangunan, khususnya hubungan antara pertumbuhan penduduk dan berbagai pembangunan lainnya, telah membawa suasana sejuk dan sangat kondusif untuk mensukseskan program dan kegiatan yang sangat kompleks.
Pembangunan kependudukan yang berhasil di wilayah ini, sebagian besar terjadi karena komitmen politik pemerintah dan rakyat yang mendapat dukungan sangat kuat dari para anggota parlemen, baik secara resmi melalui lembaga-lembaga legislatif maupun berasal langsung dari setiap anggota secara pribadi. Keberhasilan pembangunan di wilayah ini mengantar rumusan penanganan masalah kependudukan yang lebih komprehensif pada Konperensi Kependudukan dan Pembangunan Dunia (ICPD) di Kairo, Mesir, pada tahun 1994. Pada Konperensi di Kairo itu Negara-negara maju dan berkembang telah menyepakati rencana jangka panjang yang sering disebut sebagai Konsensus Kairo, yang memadukan unsur-unsur kependudukan yang sangat luas, pembangunan, issue hak-hak azasi manusia dalam suatu paket yang disebut sebagai “Blue Print for 20 years of Action”.
Tahun ini adalah ulang tahun ke 15 dari peristiwa bersejarah tersebut. Ini berarti bahwa seluruh dunia tinggal mempunyai waktu 5 tahun lagi untuk menyelesaikan komitmen pada rencana 20 tahun yang gegap gempita tersebut. Oleh karena itu kami sangat menghargai prakarsa APDA yang mengadakan pertemuan ini untuk melihat kembali apa yang menjadi komitmen bersama, pencapaian yang telah dicapai, dan utamanya mengembangkan visi kedepan, baik dalam menyelesaikan rancangan 20 tahun yang telah disepakati, atau mengembangkan strategi baru yang lebih cocok untuk menyelesaikan tantangan baru yang muncul sejak tercapainya konsensus 15 tahun yang lalu tersebut.
Hadirin yang kami hormati,
Seperti kita ketahui, Konsensus Kairo menempatkan individu penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Karena pertemuan itu disiapkan oleh UNFPA dan lembaga-lembaga kependudukan dari seluruh dunia, maka tidak dapat dielakkan bahwa pertemuan itu difokuskan pada keyakinan bahwa apabila kebutuhan KB dan pelayanan kesehatan reproduksi dapat dipenuhi, demikian juga kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan pendidikan, maka stabilitas kependudukan akan berjalan dengan lancar. Konperensi Kairo 15 tahun lalu juga mencapai komitmen mencapai gagasan tersebut dengan memberi kesempatan kepada setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan melalui pengaturan kelahiran anak-anaknya secara bebas. Konsensus Kairo juga memberi penghargaan akan peranan perempuan dalam proses pembangunan. Karena itu Konperensi Kairo, dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak azasi untuk semua umat manusia, secara khusus menekankan perlunya perhatian khusus terhadap upaya pemberdayaan perempuan yang hak-haknya sering terabaikan.
Atas dasar konsensus yang luar biasa itu para pekerja gerakan kependudukan di seluruh dunia bekerja keras untuk mencapai target 20 tahun yang mendapat komitmen yang sangat tinggi tersebut. Negara-negara di Asia Pasifik yang menjadi pelopor gerakan KB dan Kesehatan yang berhasil dan telah mulai mengalami transisi demografi yang sangat cepat. Keberhasilan di Asia itu menjadi contoh bagi gerakan KB di negara-negara Afrika dan wilayah lain yang belum berhasil. Keberhasilan itu dianggap luar biasa karena negara-negara maju mengalami transisi tersebut selama seratus atau seratus limapuluh tahun. Tetapi karena negara-negara barat sudah maju, keberhasilan di Asia yang luar biasa itu tidak mengundang perhatian terhadap persoalan baru yang muncul, mereka lebih tertarik dan tetap asyik pada upaya menyelesaikan sisa masalah kependudukan yang ada di belahan bumi lainnya.
Padahal, negara-negara yang mengalami transisi demografi cepat karena keberhasilan program KB dan Kesehatan mempunyai persoalan kependudukan yang jauh lebih gawat dari pertambahan bayi yang tidak terkendalikan. Bayi hanya membutuhkan kesehatan relatip sederhana dan pemenuhan kebutuhan lain yang juga sederhana. Membengkaknya remaja dan generasi muda yang miskin pendidikan dan lapangan kerja menjadi momok sosial politik yang bisa dengan mudah meledak ganas dan menghancurkan apa saja yang sudah kita bangun. Revolusi bayi hanya merangsang orang tua yang tidak mampu untuk bergerak, tetapi revolusi generasi muda tidak perlu menunggu orang tuanya untuk bergerak. Anak muda dan remaja bisa sangat liar dan membakar apa saja yang dianggapnya menjadi penghalang kemajuan masa depannya. Anak muda tidak mempunyai pilihan lain kecuali garansi masa depan yang lebih baik karena bagi mereka masa lalu adalah masa yang seharusnya masuk liang lahat.
Negara-negara yang mengalami transisi cepat dan tidak cukup tanggap karena berbagai alasan akan mendapat akibat melipatnya jumlah penduduk muda, remaja dan lansia, tetapi di bidang lain, utamanya kemiskinan dan akses terhadap bidang pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja dan modal usaha bagi penduduk yang melipat jumlahnya itu belum dapat mengejarnya. Akibatnya di negara-negara tersebut, utamanya di negara yang sedang berkembang, tidak terjadi dividen kependudukan tetapi bertambahnya kemiskinan yang tidak kunjung terpecahkan.
Hadirin yang berbahagia,
Tahun 1990-an, sejalan dengan Konperensi Kependudukan Dunia di Kairo, negara-negara di dunia juga menyelenggarakan beberapa konperensi lainnya, antara lain Konperensi Wanita Dunia di Beijing, Konperensi Pembangunan Sosial di Kopenhagen, dan lainnya. Pada saat yang bersamaan dunia juga mulai menyadari pentingnya penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia dan pembangunan manusia (human development) yang antara lain menghasilkan ukuran-ukuran Index Pembangunan Manusia (HDI) yang kemudian menjadi ukuran yang mendapat perhatian luas. Berbagai pertemuan internasional tersebut akhirnya menghasilkan konsensus dan target-target pembangunan yang saling terkait. Pada tahun 2000 konsensus itu disepakati dan ditanda tangani oleh pemimpin dunia sebagai paket Pembangunan Millennium yang disebut Millennium Development Goals (MDGs). Sebenarnya secara eksplisit Konsensus Kairo menjadi bagian yang sangat penting dari konsensus dunia pada tahun 2000 tersebut.
Disayangkan bahwa sejak Konsensus MDGs ditanda tangani pada tahun 2000, UNFPA dan berbagai lembaga kependudukan dunia seperti US AID, dan lainnya, mengalami degradasi dan penurunan program-programnya yang sangat menyedihkan. Disayangkan pula bahwa pada saat yang bersamaan para ahli dan petugas yang ada di dalamnya tidak segera tanggap dengan menempatkan program KB dan Kependudukan sebagai leading sector dalam implementasi untuk mencapai sasaran dan tujuan MDGs. Para ahli, pekerja dan sukarelawan kependudukan berkutat dan menyatakan bahwa konsesnus Kairo tidak cukup dimuat dalam konsensus baru MDGs tersebut. Mereka menghabiskan waktu untuk berjuang agar Konsensus MDGs disempurnakan. Menurut pendapat kami, kita, para ahli dan stakeholders program kependudukan, kehilangan waktu selama lima tahun karena bersembunyi dalam argumen tersebut. Akibatnya perhatian dan komitmen terhadap program kependudukan sejak Konsensus Kairo menurun di hampir seluruh dunia, dan utamanya di Asia dan Pasifik, lebih merosot lagi. Dikawatirkan kalau kesalahan ini tidak diperbaiki, pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah ini bisa meningkat kembali.
Pada tahun 2005 terjadi perubahan terhadap konsensus MDGs dengan masuknya secara lebih jelas bagian-bagian penting dari Konsensus Kairo. Namun demikian, biarpun bagian-bagian konsensus MDGs tersebut telah disempurnakan, tetapi program kependudukan yang dikembangkan oleh UNFPA dan banyak lembaga kependudukan di dunia dan di negara-negara Asia, masih saja tentang kesehatan reproduksi juga bersifat sempit, padahal pada MDGs terpampang tujuan untuk menghindarkan penduduk dari HIV/AIDs dan penyakit menular lainnya. Akses perhatian dan pengobatan terhadap penyakit menular lainnya, seperti malaria dan flu burung yang memberikan ancaman yang besar terhadap hasil-hasil pembangunan kependudukan di masa lalu sama sekali tidak disinggung.
Pada bagian gender pembicaraan hanya terbatas pada human rights dan khususnya pada hak-hak reproduksi, bukan hak-hak demokrasi untuk memilih jalan hidup dalam menempuh pendidikan, dalam memilih pekerjaan, serta dalam memilih kesempatan berkarya dalam bidang yang luas, baik yang bersifat sosial maupun budaya yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dan menandakan kepuasan demokrasi dalam memilih jalan hidup seseorang.
Yang juga tidak disinggung dalam prioritas ini adalah bagaimana meyakinkan para pengambil kebijaksanaan untuk mengukur keberhasilan pembangunan atas dasar penduduk (population centerd indicator) dan akhirnya akan mengarahkan para pengambil keputusan untuk mengembangkan pembangunan berwawasan penduduk.
Encapsulated, the general impression of the deliberations in this category is the narrowing of thrusts and the statement depreciation of many population agencies in this region, which could arrive at the undesired result where attention and priorities are curtailed and limited. It also appears that the principles of interdependence and interrelations among the various elements in population and development are ignored or waived.
Hadirin yang berbahagia,
Karena acuannya sempit, maka prinsip utama yang disodorkan dalam Rancangan UNFPA atau lembaga Kependudukan Dunia, pada umumnya berkisar pada tiga hal, yaitu Human Rights-based Approach, Gender Mainstreaming, dan Generally Sensitive Approach. Sebagai pendukung pengembangan sumber daya manusia, UNFPA barangkali lupa bahwa pendekatan yang membawa keberhasilan banyak program KB dan kesehatan reproduksi di masa lalu, sesungguhnya bukan semata kesadaran tentang masalah hak-hak azasi manusia (human rights) atau kesetaraan jender (gender mainstreaming) tetapi harapan bahwa keluarga yang mengikuti gerakan KB dan kesehatan reproduksi akan menjadi lebih sehat dan sejahtera. Pendekatan keluarga sejahtera menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak para pemimpin dunia, baik dalam berbagai Konperensi Kependudukan atau di negaranya, selalu mempertentangkan KB dulu, atau pembangunan dulu, untuk mencapai masyarakat dan negara yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan.
Pembangunan manusia menurut paradigma MDGs menjadi menarik bagi para pemimpin dunia adalah karena menjanjikan pengentasan kemiskinan, penanganan masalah kesehatan yang luas, HIV, malaria dan penyakit menular lainnya, kesehatan anak, pendidikan dan kesetaraan jender, pemeliharaan lingkungan, yang mengkaitkan seluruh paket MDGs tersebut dengan komitmen internasional yang luas. Dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu diambil dari alur awalnya yaitu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang intinya mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui indikator Angka Usia Harapan Hidup, rata-rata masa sekolah dan tingkat melek huruf, dan tingkat kehidupan ekonomi atau proxy pendapatan yang layak.
Program UNFPA dan lembaga kependudukan dunia lainnya semestinya mencantumkan prinsip operasional tersebut agar program kependudukan yang telah sekian kali kita bahas dalam berbagi konperensi kependudukan dunia selama puluhan tahun tetap aktual dan menarik perhatian karena menjanjikan sumber daya yang sehat, berkualitas dan mandiri sehingga bisa mengangkat pembangunan suatu bangsa.
Hadirin yang mulia,
Berdasarkan acuan diatas, seharusnya wajar bahwa Program UNFPA PBB atau lembaga donor lainnya memberi perhatian khusus pada generasi atau keluarga muda, masalah bantuan humanitarian, dan keluarga dan penduduk termarginal, dalam konteks kesehatan reproduksi dan jender. Namun sayangnya, dalam banyak program kependudukan di dunia, tidak disinggung perbaikan nasib anak-anak yang orang tuanya miskin tetapi sudah ber-KB, dan dengan susah payah mengantar anaknya sampai umur sekolah, tetapi tidak mampu mengirim anak-anak mereka itu ke sekolah. Karena itu, banyak lembaga kependudukan tidak mempunyai program atau memberi perhatian terhadap pemberdayaan bagi anak muda, yang karena makin baiknya pelayanan dalam bidang kesehatan, batal meninggal dunia, tetapi tetap miskin dari pendidikan dan pelatihan, sehingga sukar mendapatkan pekerjaan.
Disamping itu, perubahan yang terjadi di daerah pedesaan, yaitu makin melimpahnya penduduk karena usia yang makin panjang dan fertilitas tinggi tetapi angka kematian bayi dan anak yang makin rendah, mengakibatkan kelebihan tenaga kerja muda dalam bidang pertanian. Melimpahnya angkatan kerja muda tersebut mestinya segera harus disalurkan kepada lapangan kerja bidang lainnya. Tetapi anak muda di pedesaan tidak mendapat pendidikan dan pelatihan dalam lingkungan keluarga untuk bekerja dalam bidang non pertanian. Mereka akan menjadi terlantar, akibatnya anak muda itu tidak siap menjadi dividen penduduk, tetapi justru akan tetap melestarikan kemiskinan.
Hadirin yang berbahagia,
Disamping kritik terhadap langkah-langkah yang relatif lamban, kami perlu memberikan apresiasi terhadap keputusan UNFPA yang memberi wewenang lebih besar kepada masing-masing pimpinan kantor perwakilannya di setiap negara. Namun kami juga beranggapan bahwa keputusan itu saja tidak cukup. Lembaga-lembaga seperti UNFPA, US AID, dan lainnya, yang selama ini bergerak dalam bidang kependudukan, perlu memperhatikan kembali negara-negara Asia yang telah berhasil dalam program KB dan kesehatan, dan pada saat ini telah mengalami transisi demografi yang cepat. Negara-negara tersebut perlu mendapat bantuan agar perubahan phenomena itu dapat diinformasikan kepada para politisi, eksekutif dan legislatif, agar menghasilkan komitmen terhadap perubahan strategi pembangunan baru yang menempatkan pemberdayaan keluarga dan penduduk sebagai program utamanya. Pemberdayaan keluarga dan penduduk tersebut menjadi inti dari upaya mengantar suksesnya paket MDGs dan kesejahteraaan yang lebih adil dan merata di masing-masing negaranya.
UNFPA, US AID dan lembaga kependudukan dan KB dunia bisa menjadi pemicu dan perangsang pengembangan jaringan baru pada tingkat kabupaten dan pedesaan. Dana UNFPA harus menjadi dana untuk merencanakan dan mengembangkan model yang akhirnya bisa dibiayai secara gotong royong oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu juga harus bisa dirangsang adanya dana pendamping dari luar negeri yang bisa merangsang kepercayaan serta pendekatan pembangunan dengan kualitas global.
Pada umumnya UNFPA dan lembaga kependudukan dunia selalu menyatakan siap memberikan perhatian kepada masyarakat dan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Tetapi pada umumnya program dan kegiatan UNFPA dan lembaga kependudukan dunia memberi perhatian pada pengembangan jaringan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dalam lingkup pemerintah. Karena pengembangan jaringan mandiri tidak terbatas pada jaringan pemerintah, yang umumnya labil, dan sangat tergantung pada pimpinannya, maka perlu adanya pendekatan sosial budaya yang memberi kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat madani.
Proses pengembangan partisipasi masyarakat madani itu harus merupakan bagian dari program yang didukung tidak saja dengan komitmen politik tetapi juga dengan dana yang mencukupi. Proses dukungan dana itu harus bisa merangsang setiap pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyisihkan tenaga dan komitmennya pada pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang bermutu. Dana-dana yang berasal dari UNFPA atau lembaga kependudukan dunia harus mudah diakses dan dibebaskan dari birokrasi pemerintah yang biasanya tergantung pada komitmennya terhadap program KB dalam arti yang luas.
Pengembangan kelembagaan di daerah, propinsi dan kabupaten itu tidak harus terbatas pada pendekatan knowledge base saja, tetapi juga pada population base. Artinya daerah dengan jumlah penduduk yang besar harus mendapat prioritas untuk pengembangan capacity building yang menyangkut aparat dan lembaga pemerintah dan utamanya lembaga swadaya masyarakat yang sanggup memberikan dukungan dana bagi pelaksanaan program yang mandiri.
Karena program yang dicakup dalam rencana dunia makin tidak jelas, akibatnya negara berkembang tidak mengusulkan program advokasi yang menggigit. Melalui pertemuan ini diharapkan, di masa depan, manusia muncul sebagai potensi dan kekuatan baru yang sanggup mengundang investasi kemanusiaan yang mempunyai nilai tambah (net return) yang tinggi dan berlipat ganda. Investasi dalam modal manusia ini harus makin menarik, bukan saja pemerintah dan masyarakat menghidupkan program KB dan kesehatan, tetapi penduduk makin berharga sebagai sumber daya yang sangat potensial.
Selanjutnya kami sampaikan, dalam konteks pembangunan di Indonesia, pemberdayaan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, pada tingkat lapangan, mempunyai nilai yang sangat strategis. Oleh karena itu kami selalu berusaha menekankan agar peningkatan mutu keluarga diusahakan menjadi prioritas utama. Kami di Indonesia sangat yakin berdasarkan pengalaman bahwa hanya melalui proses pemberdayaan suatu program pembangunan untuk masyarakat luas akan berhasil dalam menghadapi tantangan jaman.
Upaya meningkatkan mutu keluarga sejahtera dilakukan berbasiskan nilai-nilai sosial budaya lokal. Melalui pendekatan ini terbukti berhasil melembagakan dan membudayakan upaya tersebut secara mandiri. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman di Indonesia, upaya itu membawa hasil yang positip kalau dilakukan dengan memperkuat delapan fungsi keluarga yang utama, yaitu (1) peningkatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, (2) memperkuat fungsi budaya keluarga, (3) memperkuat fungsi cinta kasih keluarga, (4) memperkuat fungsi perlindungan, (5) memperkuat fungsi reproduksi dan kesehatan, (6) memperkuat fungsi pendidikan, (7) memperkuat fungsi ekonomi keluarga, dan (8) memperkuat fungsi lingkungan.
Untuk mengembangkan upaya yang kompleks dan luas tersebut, dalam lingkungan dukuh atau desa, telah dikembangkan jaringan kemasyarakatan baru yang disebut Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Lembaga Posdaya adalah suatu forum pertemuan dimana secara teratur setiap keluarga dalam lingkungannya berkumpul dan membahas masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Dalam pertemuan itu semua keluarga membahas masalah yang dihadapi keluarganya dan kebutuhan proses pemberdayaan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Dari hasil pembahasan dalam lingkungan komunitas itu diambil langkah-langkah bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara gotong royong dan mandiri.
Posdaya mulai melembaga dan menjadi forum kegiatan masyarakat sehari-hari. Posdaya dikembangkan dan dipimpin oleh anggota masyarakat sendiri dengan dukungan para alim ulama, sesepuh desa dan lembaga pemerintah di daerahnya. Forum ini sekaligus menjadi inti penggerak dari berbagai kegiatan pembangunan lain di kampungnya. Forum ini menjamin hak-hak demokrasi anggotanya dengan memberi kesempatan setiap anggota secara bebas mengusulkan upaya pembangunan menurut pilihannya. Posdaya dengan berbagai program dan kegiatannya menjadi forum penggerak pembangunan berbasis penduduk dan keluarga.
Kami akan sangat berbahagia kalau APDA dalam pertemuan yang sangat mulia dan dimulai hari ini menempatkan persoalan kependudukan yang kita hadapi itu menjadi acuan untuk dicarikan penyelesaiannya yang cemerlang. Kami yakin kepemimpinan APDA akan memberi inspirasi dan merangsang motivasi PBB dan lembaga-lembaga pembangunan yang bernaung didalamnya menangkap aspirasi yang berkembang, utamanya di wilayah Asia dan melengkapi kekurangan yang kita rasakan selama ini. Perubahan itu akan sangat menguntungkan rakyat banyak yang sangat menderita dewasa ini.
Kami sangat berharap dalam usaha melengkapi pencapaian Konsensus Kairo tidak saja ditujukan untuk negara berkembang yang belum menyelesaikan targetnya dalam bidang bidang kesehatan reproduksi, tetapi juga bagi negara-negara yang telah maju dalam mengatasi masalah tersebut. Negara-negara yang telah maju tersebut menghadapi masalah kependudukan baru yang lebih rumit dan dahsyat. Kita hendaknya mempergunakan kesempatan merangsang negara-negara dan lembaga donor untuk juga memihak negara-negara yang telah berhasil tersebut, dan memberikan perhatian serta bantuan yang merangsang perubahan paradigma pembangunan. Untuk negara-negara yang maju tersebut kita harapkan negara dan lembaga donor memberikan bantuan pada investasi sumber daya manusia melalui proses pemberdayaan dalam pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Keberhasilan investasi sumber daya manusia ini akan memungkinkan negara berkembang menikmati dividen kependudukan yang biasanya menyusul keberhasilan dari perubahan struktur dan ciri kependudukan yang makin menguntungkan.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan menyampaikan pidato kunci untuk pertemuan yang terhormat ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. |
