Siaran Haryono Show di Radio DFM 103,4 tanggal 17 Juni 2009 dengan thema MENYAMBUT  HARGANAS  XVI  DAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG KE VI TAHUN 2009

Seperti biasa dalam siaran dua mingguan bersama para wartawan Prof. DR. H. Haryono Suyono didampingi DR. Rohadi Haryanto mengundang dr. Sugiri Syarif MPA Kepala BKKBN Pusat dan Prof. DR. Nasarudin Umar Dirjen Binmas Islam Departemen Agama.

Peringatan Hari Keluarga Nasional yang jatuh setiap tanggal 29 Juni mempunyai sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dimana pada tahun 1993 penetapan Hari Keluarga Nasional ini di declarekan mengacu pada UU no.10 tahun 1992 .

Waktu itu Alm. H.M. Soeharto selaku Presiden RI, mencermati masalah kependudukan dan hubungannya dengan keluarga. Menjelang konferensi dunia pada tahun 1994 beliau ingin memasukkan ini dalam konferensi tersebut.   

Prof.DR. H. Haryono Suyono selaku ‘Eyangnya KB’ mengatakan, Pak Harto selaku ketua Non Blok waktu itu ingin  memasukkan komponen keluarga sebagai agent of development dan dibahas pada berbagai konferensi kegiatan .

Bahkan Pak harto mensponsori dan mengundang calon peserta konferensi untuk melakukan  pertemuan di Indonesia pada Agustus 1994 sebelum akhirnya berkumandang   declaration  partners oleh peserta non blok di Cairo .  

Sementara itu , Sugiri Syarif menyatakan juga pendapatnya, bahwa Hari Keluarga Nasional tahun 2009 ini dikembalikan pada masing-masing keluarga untuk bisa berkumpul dan melakukan semacam rekonsiliasi atau revitalisasi momentum, bisa saja melakukan cuti bersama pada hari tersebut dengan memperbaiki hal-hal yang mungkin saja terjadi kekurangan disana-sini termasuk dalam hal keharmonisan.
 
Sugiri menambahkan, “Thema yang diangkat dalam Harganas tahun ini adalah ‘Dengan  Harganas Kita bangkitkan Pembangunan dan Keluarga Berencana’ dengan motto ‘melalui keluarga membangun bangsa untuk mencapai MDG’s’, Ujarnya”.
 
Kepala BKKBN Pusat ini  punya keinginan besar untuk memberikan semacam rewards bagi keluarga Indonesia dalam peringatan Harganas mendatang semisal para keluarga yang berbelanja di mall mendapatkan discount atau pelayanan kesehatan diberi potongan harga baik oleh klinik ataupun RS. Pemerintah dan Swasta, semata-mata agar masyarakat kita lebih berpadu untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga.

Yang jelas upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga terus dilakukan dan Sugiri berharap pemerintah mau menghidupkan kembali kementrian Kependudukan, karena penduduk adalah asset bangsa yang harus diberdayakan secara optimal. Kalau SDMnya kuat maka bangsa kita akan maju lebih cepat.

Dirjen Binmas Islam Prof. Nasarudin Umar yang melaakukan siaran jarak jauh angkat bicara pula dan merasa prihatin dengan tingginya angka perceraian di Indonesia decade terakhir ini naik empat kali lipat mencapai 200.000 pasangan pertahun. Infotaiment  menjadi salah satu faktor peningkatan itu, karena konsumsi masyarakat sehari hari diisi perceraian, perselingkuhan dan KDRT.

Padahal kalau kita ingin sejahtera dan berkualitas, kuncinya adalah ketahanan keluarga. Dari keluarga yang harmonis bisa berkembang karier yang bagus, rezeki yang mengalir,  kehidupan yang sejahtera. Bahkan dalam Alquran, ayat-ayat yang paling banyak mengatur urusan manusia adalah masalah keluarga, itu sebabnya kenapa kita harus lebih banyak membenahi diri dan keluarga untuk saling melengkapi dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

Masih dalam dialog yang sama, DR. Rohadi Haryanto mengkritisi masalah kependudukan dan Harganas ini dari kacamata pendidikan. Harus disiapkan generasi penerus yang handal dan pendidikan menjadi jembatan memberantas kebodohan dan kemiskinan.

Gerakan penguatannya bisa berpadu dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dimana masyarakat bisa mengakomodir kepentingan   mereka sendiri, baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan,  saling bahu membahu dibantu implementasinya oleh kampus dan Pemda setempat.  

Ditambahkan pula dirinya sering diberi mandat oleh Prof Haryono untuk menyelenggarakan berbagai seminar terkait pemberdayaan. Diharapkan  ada  kajian dari para ahli seperti dari Dinas Koperasi,  Pertanian dan KB untuk mempercepat gerakan menyongsong MDG’s.