Harian Pelita, Kamis 28 April 2011

Jakarta, Pelita
Pemberdayaan keluarga, pengentasan kemiskinan dan mengendalikan ledakan penduduk akan dapat mencegah aksi-aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat sebagaimana marak akhir-akhir ini.

Karena itu, menurut mantan Menko Kesra dan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono di sela-sela Roadshow PKK dan Gebyar Posyandu di RT01 RW03 Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur (27/4), semua pihak harus dilibatkan dengan sungguh-sungguh .

Kalau menganggur, tidak punya pekerjaan, maka bisa saja dia jadi teroris dan akan mengganggu keamanan dan ketenteraman orang banyak. Pemerintah DKI Jakarta perlu segera mengatasi masalah ledakan penduduk yang diakibatkan urbanisasi, kata Haryono Suyono.

Kondisi kependudukan di Jakarta, menurut Haryono, juga karena terjadinya ledakan penduduk. Sekarang ini ledakan penduduk terjadi pada bayi dan orang dewasa. Tidak seperti di tahun 1970-an ledakan hanya pada bayi, ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin sepakat dalam mencegah aksi terorisme bukan hanya mencegah bagian hilir tapi juga di bagian hulu. Dalam hal ini diperlukan peran serta dari seluruh masyarakat Indonesia.

Jika ada bom itu hanya hilirnya. Tapi sebelumnya atau hulunya sudah ada situasi yang diciptakan agar mengarah kesitu. Ini tentu ada kelompok komune atau komunitas tertentu, kata Tubagus.

Tubagus juga menjelaskan bahwa aksi-aksi terorisme bisa tumbuh karena dua faktor yakni lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Menurut Tubagus dalam alam demokrasi saat ini lingkungan telah berubah dan kontrol sosial menjadi longgar. Karena itu tambahnya faham terorisme akan bisa menyusup.

Untuk pencegahannya, efektifnya libatkan seluruh elemen masyarakat, kata Tubagus.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, gerakan NII meminta seluruh penegak hukum dan komponen masyarakat untuk tetap waspada NII, meskipun menurutnya keberadaan NII belum menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini harus kita lawan bersama, kata Djoko.
Menurut Djoko, ada dua jenis gerakan ini, yaitu gerakan NII yang memang berusaha mengubah ideologi NKRI dan sekadar mencari keuntungan semata. Menko Polhukam mengaku belum tahu seberapa besar kekuatan dan dampak dari gerakan ini. Kita tidak tahu jumlah orang yang dipengaruhi dan memengaruhi, katanya.

Dikatakan pula, aparat penegak hukum belum melihat adanya keterkaitan gerakan ini dengan kelompok gembong teroris almarhum Noordin M Top. Namun, kemungkinan ini masih terus digali. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memantau titik-titik yang diduga menjadi tempat pergerakan NII. Pemantauan ini dilakukan karena mulai merebaknya kasus cuci otak dan penipuan akhir-akhir ini.

Lapangan kerja

Pada bagian lain, Haryono Suyono mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta harus mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk penduduk dewasa yang ada di wilayahnya dan penduduk urbanisasi agar tidak membebani pendapatan daerah.

Saya melihat saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak ledakan penduduk dan meningkatnya arus urbanisasi, seperti mempersiapkan peluang-peluang pekerjaan, ujarnya.

Untuk itu, Yayasan Damandiri bekerjasama dengan Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta dan sepakat bekerja keras mengatasi hal tersebut secara terpadu. Nanti dalam Road Show dan Gebyar Posyandu seperti ini, tidak hanya ada pelayanan KB dan Posyandu saja, tetapi sekaligus ada pelayanan lainnya, kata Haryono.

PKK dapat berkontribusi menangani kelompok perempuan. Perempuan tidak boleh menganggur. Tugas PKK melatih kelompok perempuan dengan melatih keterampilan dan menjadi perantara untuk memperkenalkan pada pengusaha dan orang-orang yang mampu, ujarnya.

Kegiatan road show, menurut Haryono, sebagai cara untuk memberitahu kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga. Jadi untuk roadshow yang akan datang, perlu dihadirkan sektor perbankan dan usaha. Tujuannya agar masyarakat mengetahui peluang pekerjaan dan usaha mikro pun dapat mengakses bank agar menjadi bankable, katanya.

Selama ini, kelompok usaha ibu-ibu PKK masih sulit berkembang dan sulit dipasarkan. Oleh karenanya, Yayasan Damandiri memberi dukungan untuk mempermudah akses perbankan. Usaha mikro dan kecil pun akan mendapat pendampingan dari para mahasiswa.

Ketua TP PKK DKI Jakarta Tatiek Fauzi Bowo mengatakan, dalam kegiatan road show pihaknya memberikan berbagai pelayanan, seperti Posyandu yaitu penimbangan bayi, pelayanan KB, ada juga KP Ibu yang memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan gizi keluarga. Semua diberikan secara gratis. Jika ada gangguan kesehatan pada balita maka dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit, ujarnya.

Tatiek mengakui dukungan dari Yayasan Damandiri sangat berarti bagi PKK dan masyarakat DKI Jakarta. Akses kami lebih luas, sehingga kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh PKK akan lebih tepat sasaran, ujarnya.(dew)