Kemarin sekitar 60 juta keluarga Indonesia merayakan Hari Keluarga Nasional dalam kondisi campur aduk. Sebagian sudah sangat bahagia dan sebagian lagi gundah gulana karena kebutuhan dasarnya, kemiskinan dan kebodohan masih menghantui keluarganya. Hari Keluarga Nasional dicanangkan Presiden HM Soeharto pada tanggal 29 Juni 1993, setelah ditetapkannya UU nomor 10 tahun 1992 yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera secara paripurna. Undang-undang itu ditetapkan dengan persetujuan DPR-RI setelah upaya merampingkan keluarga Indonesia melalui program KB berhasil. Keberhasilan itu diakui PBB pada tahun 1989 dengan penghargaan UN Population Awards yang diserahkan langsung oleh Sekjen PBB di markas besar PBB di New York dengan penuh kehormatan.

Berbagai krisis yang melanda dunia dewasa ini sebenarnya telah lama diduga. Salah satu sebab yang menonjol adalah adanya pendekatam pembangunan yang kurang tepat dan berdampak pada dukungan pada penanganan masalah kesejahteraan sosial secara keliru. Kekeliruan yang terjadi unutk masa yang lama berakibat pada makin membengkaknya penggunaan anggaran yang tidak produktif. Pembengkakan itu disebabkan karena dukungan pemerintah pada kaum miksin atau disabilitas tidak diimbangi sumbangan kekuatan pembangunan yang sepadan, lebih-lebih dukungan pemberdayaan kepada para penyandang masalah sosial yang selalu ketinggalan atau secara tidak sengaja tertinggal, atau justru sengaja ditinggalkan dalam upaya pemberdayaan.